Beritalain.id ---- PANGKALPINANG. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sekda Babel), Naziarto, membuka Forum Monev atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan Sarana Prasarana dan SDM Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Ruang Romodong Kantor Gubernur Babel, Selasa (24/5/2022).
Sekda Naziarto mengatakan, bahwa inti dari forum pertemuan pagi ini ada dua hal yang harus didikusikan bersama. Pertama, melaksanakan implementasi jaminan kesehatan nasional sesuai dengan koridor Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas).
"Termasuk hal-hal kewajiban dan hak kita selaku PNS dalam konteks dengan BPJS yang sudah kita kerjasamakan. Kedua, kita tim monev harus _concern_ melihat apa yang sudah dilakukan BPJS Kesehatan, sarana dan prasarana, SDM, serta fasilitas kesehatan," ujarnya.
Menurutnya, BPJS Kesehatan tidak bisa melakukan hal ini sendiri tanpa adanya sinergitas dari pemangku kepentingan terkait. Oleh sebab itu, semua pemangku kepentingan harus berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga dalam mengimplementasikan jaminan kesehatan nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan PNS maupun masyarakat di Babel dapat turut serta menjadi peserta BPJS Kesehatan.
"Banyak hal bisa kita lakukan bersama. Kita sebagai pemangku kepentingan baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi harus bisa melihat sejauh mana perkembangan fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi sehingga dapat terjadi sinergi dengan baik," kata sekda.
Dengan begitu, kita dapat melihat kendala apa yang ditemui di lapangan dan segera mencari solusi pemecahan masalahnya, sehingga jaminan kesehatan nasional di Babel dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.
"Solusi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita penuhi harus jelas dan konkret, dan harus kita laksanakan," tambahnya.
Sementara Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pangkalpinang, Rudy Widjajadi mengutarakan harapannya agar melalui pertemuan ini dapat menghasilkan pemahaman yang sama atas program-program yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan utama dan _stakeholders_ terkait, untuk turut serta bahu membahu dalam mengawal implementasi program JKN-KIS serta kerja sama yang saling menunjang dan dukungan dari pihak/instansi terkait untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Selain itu, dukungan dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien, dengan peningkatan komitmen faskes kerjasama BPJS Kesehatan dan dukungan terhadap layanan digitalisasi.
.png)
.png)
.png)
