BERITALAIN.ID, Berita Terkini Bangka - Rombongan warga dan nelayan kontra Kapal Induk Produksi (KIP) terpaksa membubarkan diri saat hendak hadir dalam rapat di DPRD Bangka,Senin (9/11/2020).
Rombongan tersebut membubarkan diri karena beberapa perwakilan dari dusun Bedukang dilarang masuk karena daerahnya saat ini sedang diisolasi akibat banyak yang terpapar covid-19.
"Tadi karena Bedukang dak boleh masuk, jadi satu saja dak boleh masuk, semua yang kontra (KIP) dak masuk," ungkap pendamping nelayan kontra tambang,Ronny.
Pria yang biasa disapa Ronny Gondrong itu juga mengatakan saat ini daerah air hantu dan deniang sedang dalam screening covid maka nelayan tidak bisa memutuskan atau memberikan aslirasi secara komplit.
"Karena ada rasa persatuan dan persaudaraan matras dengan pesaren serta nelayan sekitar lainnya ini, jadi kalau ada yang tidak bisa ikut rapat maka semuanya juga tidak mau ikut," tambahnya.
Ia meminta agar pihak DPRD Bangka untuk menunda rapat tersebut hingga semua perwakilan nelayan bisa ikut hadir.
"Inikan masalah covid jadi kita minta diundur dulu. Kami sudah menyerahkan petisi penolakan dari warga Matras sampai Pesaren," tegas Ronny.
Sementara itu pihak DPRD sendiri tetap melakukan rapat2 meskipun tanpa satu orang perwakilan dari nelayan yang kontra KIP.
Hadir dalam rapat tersebut GM Pertambangan dari PT Timah, camat sungailiat, lurah matras dan sinarjaya jelutung, satu orang warga jelutung pro KIP dan kaling Ake.
Wakil Ketua DPRD Bangka,Mendra selaku pimpinan rapat mengatakan pihaknya meminta agar pihak PT Timah untuk menunda beroperasinya KIP selama dua minggu.
"Kita minta PT Timah turun langsung melakukan sosialisasi dan bertemu dengan pihak kontra. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ungkapnya.
Pihaknya juga akan menjadwalkan ulang pertemuan tersebut agar mendapatkan kejelasan dari seluruh pihak agar mendapatkan solusi.
"Kalau memang dalam dua minggu ini belum ada kejelasan, kita akan jadwalkan lagi," tegas politisi dari Partai Gerindra tersebut.
.png)
.png)
.png)
