Anggota DPRD Pangkalpinang Minta Pemkot Bersikap, Arnadi : LPG 3kg Kebutuhan Masyarakat, Pemerintah Jangan Diam

Beritalain.id - PANGKALPINANG. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Arnadi angkat suara terkait kisruh gas LPG 3kg.

Dalam hal ini, dirinya mengatakan bahwa pihak pemerintah sangat lambat dalam menangani permasalahan ini.

"Memang kebijakan ini banyak di Pertamina. Tapi karena ini kepentingan masyarakat, pemerintah harus tahu sehingga ketika ada persoalan seperti ini pemerintah harus segera bersikap jangan biarkan masyarakat teriak-teriak sampai kebutuhan pokok itu tidak terpenuhi tapi pemerintahnya diam saja. Ini yang sangat kita sayangkan," tegasnya.

Adapun diungkapkan Arnadi, setiap kali dilakukan sidak oleh pihak terkait, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan seharusnya yang disidak itu bukan pangkalan/agen tetapi pendistribusian di masyarakatnya apakah sudah benar mekanismenya.

"Coba kita lihat, jangan-jangan ada orang yang tidak berhak yang seharusnya mereka bukan penerima manfaat LPG 3Kg tapi justru mendapatkan itu, ini sangat banyak terjadi di kita. Sangat kita sayangkan lambatnya tindakan dari pemerintah kita. mudah-mudahan Pj walikota yang barui ini bisa segera bersikap," pinta Arnadi.

Dengan lambatnya tindakan dari pemerintah ini, Arnadi menilai adanya permainan stok pendistribusian yang di lakukan oleh pangkalan/agen sehingga banyaknya oknum-oknum pengecer yang mempermainkan harga diatas HET.

"Ada yang kita dengar keluhan dari masyarakat harga pertabaung gas LPG 3Kg itu mencapai 35ribu, sedangkan kita katahui HETnya cuma 18ribu pertabung di pangkalan/agen," ujarnya.

Padahal pernyataan pangkalan/agen untuk stok gas LPG 3 Kg sendiri sangat aman, tapi fakta di masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan gas LPG tersebut.

"Tolonglah rapikan distribusinya. Sebenarnya keberadaan penegecer itu mempermudah sebaran LPG ini, karena kalau dari agen/pangkalan langsung ke masyarakat agak ribet urusannya hanya saja pemerintah juga harus betul-betul memastikan kalau butuh pengecer seperti apa mekanismenya," urainya.

"Sangat disayangkan kalau pemerintah kita mendiamkan persoalan ini, Seharunya pemerintah lebih care terhadap permasalahan ini dan jangan biarkan sampai berlarut-larut," tukas Arnadi.