Beritalain.id - PANGKALPINANG. Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi, menyatakan keprihatinannya terkait masih maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah Pangkalpinang, termasuk di lahan milik pemerintah.
Lebih memprihatinkan lagi, menurut Arnadi, aktivitas penambangan ilegal itu bahkan terjadi di kawasan Balai Benih Ikan (BBI) milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pangkalpinang.
“Kerusakan akibat tambang ilegal ini sangat luar biasa. Ironisnya, bahkan lahan milik pemerintah seperti di sekitar Balai Benih Ikan pun tidak luput dari aktivitas tersebut,” kata Arnadi, Rabu (30/04/2025).
Ia mempertanyakan komitmen dan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan yang ada.
“Kenapa pemerintah seolah membiarkan? Atau memang tidak mampu menegakkan aturan? Jalan menuju BBI saja nyaris putus akibat aktivitas tambang itu,” tegasnya.
Arnadi mengaku pihaknya di DPRD telah berulang kali menyampaikan persoalan ini kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang. Namun hingga kini, menurutnya, tindakan konkret dari pemerintah belum terlihat.
“Sangat disayangkan, pemerintah kota seperti kalah menghadapi para penambang ilegal. Padahal dampaknya sudah jelas merusak lingkungan dan fasilitas umum,” ujar Arnadi.
Ia berharap Pemkot Pangkalpinang segera mengambil langkah tegas, termasuk melibatkan aparat penegak hukum untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal yang kian meresahkan masyarakat.
.png)
.png)
.png)
