Beritalain.id - PANGKALPINANG. Pj Walikota Pangkalpinang, Budi Utama memastikan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang akan segera melakukan Musyawarah Kota (Muskot) dengan seluruh OPD, camat, lurah serta stakeholder terkait.
Muskot ini juga akan memfokuskan membahas penetapan data kemiskinan ekstrem Kota Pangkalpinang per September 2024 dan nanti hasilnya akan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
Hal ini disampaikan Budi kepada awak media usai memimpin Caffe Morning Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2024 yang di hadiri oleh Sekda, Seluruh OPD, camat dan lurah se- Kota Pangkalpinang.
Selain fokus pada penanganan kemiskinan ektrim, muskot ini sekaligus mengarah kepada percepatan 5 agenda prioritas unggulan lainnya yang telah dicanangkan oleh Pemkot Pangkalpinang yakni penangan inflasi, merdeka stunting, gerakan bangkit PAD, serta melanjutkan program penyelenggaraan pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai upaya terus dilakukan agar percepatan 5 agenda prioritas tersebut dapat terealisasi dengan baik serta memberikan kebermanfaatan bagi pembangunan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Kemenangan.
Adapun berbagai upaya yang dilakukan tersebut diantarnya dengan melakukan penataan berbagai potensi peta ekonomi di Kota Pangkalpinang baik itu melalui peneyerapan pajak daerah sebagai sumber PAD, dari pajak usaha reklame, pelaku usaha pasar dan UMKM, parkir kendaraan hingga Pajak Bumi dan Bangunan.
"Pemkot Pangkalpinang juga melakukan penataan untuk lapak-lapak usaha milik pedagang yang ada di seputaran jembatan 12. Penataan ini juga termasuk sosialisasi kepada masyarakat, pedagang yang belum membayar pajak untuk segera menunaikan kewajibannya khususnya bagi pedagang yang telah memnuhi kreteria omset minimal 1,5 juta keatas," ungkap Budi.
Oeleh sebab itu, Pemkot Pangkalpinang melalui Badan Keuangan Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menghitung kembali, melakukan monev terhadap berapa omset pedagang, karena Pemkot Pangkalpinang juga menjunjung nilai kemanusiaan.
"Sebab kami tidak mampu memberikan nafkah setiap hari kepada masyarakat, makanya kita dukung dan bersyukur karena usaha berbasis kerakyatan seperti kaki lima ini bisa terus berputar ekonominya, lancar nyari nafkah dan mengurangfi pengangguran, namun kita pemerintah berperan dan akan kita tata semuannya," ujar Budi Utama.



